solus populi superamelex”, kata orang romawi. Artinya, bahwa kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat adalah hokum (undang-undang) yang tinggi. Umumnya, kesehjateraan rakyat adalah tujuan Negara. Fungsi Negara adalah penyelenggaraan langkah-langkah dan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu.

Tujuan Negara adalah melakukan suatu cita-cita luhur bangsa dan Negara. Letaknya dalam ruang lingkup “yang di harapkan”, atau “yang ingin dicapai”. Lazimnya di sebut sebagai “das sollen”.

Bukan “das sein” (kenyataan yang ada, yang sekarang berlaku) karena tujuan adalah arah jangka panjang yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Negara. Tujuan, bersifat abstrak-idiil.

Sedangkan fungsi Negara berada dalam lapangan “das sein” yaitu kenyataan yang ada. Apa yang perlu di laksanakan pada masa kini, tentunya dalam rangka membina dan mempersiapkan bangsa dan Negara mengahadapi masa mendatang dan mencapai tujuan nasional.

Ideology adakan dasar, patokan, pegangan yang di yakini untuk bersama-sama mengerahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai “tujuan nasional”. Ideology menjadi wawasan pemikiran dan kesepakatan mengenai pola-pola dalam melaksanakan fungsi Negara guna dapat mencapai nasional atau “cita-cita luhur” bangsa dan Negara.

Tujan Negara dapat berbeda-beda, bergantung pada idielogi yang di anut masyarakatnya. Fungsi Negara dalam penyelenggaraannya di pengaruhi oleh Negara itu, sehingga fungsi Negara juga dipengaruhi oleh tujuan Negara. (Muchtar Affandi, 1982: 232).

A.    Tujuan Negara

Aristoteles mengemukakan bahwa:

“the state come into exintence originating in the bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life”.

(Negara mendapat eksintensinya berdasarkan kebutuhan hidup yang mendesak, dan tetap di perlukan keberadaanya untuk mebina kehidupan yang baik).

Pada hakekatnya, Negara itu adalah suatu lembaga yang merupakan alat yang di gunakan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhanya. Kebutuhan ini bukanlah kebutuhan bagi sebagain saja dari orang yang menjadi rakyat Negara itu, melainkan kebutuhan bersama atau kebutuhan kolektif dari seluruh rakyat.

Negara adalah “jembatan emas” atau “bahtera” yang didirikan untuk membawa seluruh rakyat kepelabuhan “kesejahteraan”. (lihat dalam F.Iswara, 1982: hlm.163). tujuan Negara republic Indonesia adalah seperti tercantum dalam mukidah/ pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, sebagai berikut:

“…Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi sengenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…”

Secara garis besar, tujuan Negara (pada tiap-tiap Negara di dunia) dapat di sederhanakan dalam 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1.      Keamanan dan keselamatan (security and safety)

2.      Kesejahteraan dan kemakmuran (walfare and prosperity)

Namun, jika di jabarkan lebih lanjut dapat lebih dari dua tujuan. Dan, ada pula yang membaginya atas tujuan Negara yang sebenarnya (eigenlijke staatsdoel) dan tujuan Negara yang tidak sebenarnya (oneigenlijke staatsdoel) (J. barentz). Yang memebagi atas tujuan primer, sekunder, dan di bidang peradaban (mission of civilization) (James W. Garner). Selain itu, ada pula yang tidak membedakan antara fungsi Negara dan tujuan Negara (Leslie Lipson, R>M> Mac Iver, Loiyd Verno Ballard).

Kebutuahan yang mendasar (fundamental) yang ingin di capai dan di penuhioleh manusia melalui adanya Negara, yang oleh karena itu merupakan tujuan Negara, menurut seorang sarjana Indonesia, Mucthar Affandi, adalah:

1.      Terpeliharnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama manusia (rakyat negeri)

2.      Mempertahankan eksistensi orang-orang yang bekerja sama dan mendirikan Negara itu terhadap serangan dari luar yang bertujuan mengganggu atau bahkan mengahancurkankelangsungan hidup mereka.

3.      Tercapainya kemakmuran materil-ekonomis dan kesejahteraan mental-psikologis dari setiap individu anggota masyarakat di dalam Negara, maupun di seluruh masyarakat secara kolektif.

4.      Terselengaranya keadilan bagi setiap orang di dalam Negara.

(Mucthar Affandi, ilmu-ilmu kenegaraan, 1982;233).

Charles E. Merriam (pelopor penerapan metode ilmiah ke dalam ilmu politik) mengemukakan bahwa tujuan Negara adalah:

1.      Keamaman eksternal (externalsecurity)

2.      Ketertiban internal (internal order)

3.      Keadilan (justice)

4.      Kesejahteraan umum (general welfare)

5.      Kebebasan (freedom).

(C.E. Merriam, systematic politics, 1957. University of chicago press, chicago, hlm. 30-320)

G.A. Jacobsen dan M.H.Lipman, dua sejarah wanita yang cukup terkemuka, mengemukakan 4 tujuan negara, yaitu:

1.      Memelihara ketertiban;

2.      Memajukan kesejahteraan individu;

3.      Membina kesejahteraan umum;

4.      Mengikat moral.

(Jacobsen & Lipman, political science, 1956, Barnes & Nobele, New York, hlm. 15-18 dan F. Isyawara, 1982, hlm. 172)

B.     Teori-teori fungsi negara

Unutk ini, penulis mengambil pembahasan fungsi negara yang terlengkap yaitu dari Jacobsen dan Limpan, serta R.N. Gilchrist.

Teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian, selaras dengan adanya perkembangan konsep “welfare state” ( negara kesejahteraan).

Ada 8 teori mengenai fungsi negara, yaitu:

1.      Anarkisme

Menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya aalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan “memaksa” yang di terapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jika pun ada, mak sebernya fungsi itu dapat di serahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur “paksaan” seperti oleh negara.

2.      Indivualisme (liberalisme)

Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujuakn untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup di batasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan  saja tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Negara berfungsi sebagai “penjaga malam” (nachtwavhter staat) saja. Semboyan paham ini adalah ‘the less gevornment the better”.

3.      Sosialisme

Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama ayau kepentingan umum harus lebih di utamakan di bandingkan kepentingan individu ( perorangan ). Fungsi negara adalah mengatur perimbangan, agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memprjuangkan hidunya secara layak. Unutk ini, negara tidak membiarkan perjuangan hidup itu berlangsung bebas. Perlu ada pengaturan melalui campur tangan negara. Sosialisme, menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Saran-sarana produksi vital di kelola oleh negara, namun industri menengah kebawah bolwh di kelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

4.      Komunisme

Hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan saran-saran produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi (individu) tidak di benarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apa lagi sarana  yang vital untuk kepentingan umum. Selain itu bedanya adalah bahwa komunisme menggangap negara di perlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaa kelas. Jika ini sudah tercapai, maka fungsi negar tidak di perlukan lagi. Sosialisme tetap menggangap negara di perlukan. Juga lebih lunak dan bersifat evalusioner (menumpuh usaha melaui jalan damai). Sedangkan komunisme bersifat revolusioner serta tidak jarang pula menganut prinsip “tujuan mengahalakan cara”. Mengenai penerapan fungsi negara, komunisme tidak jauh berbeda ( dan masalah sama, kecuali dalan hal berakhirnya negara jika perjuangan kelas sudah berakhir) dengan sosialisme, yaitu mengingikan pelaksanaan campur tangan negara seluas-luasnya (dalam kehidupan sosial, ekonomi dam politik) rakyatnya.

5.      Sindikalisme

Hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hany di sini, fungsi negara itu agar di serahkan kepada serikat-serikat pekrja. Kalangan seriakat buruh yang akan bertindak unutk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di perancis (1890-1930).

6.      Guild socialism

Paham ini merupakan suatu ajaran yang beerkembang di inggris pada aawal abad XX. Bahwa, badan-badan koperasi umum akan mengambil ahli penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan. Hampir sama dengan sindikalisme, namum pelaksanaan oleh “gild” yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi. Bukan oleh serikat pekerja seperti pada “sindikalisme”.

7.      Fasisme

sifat khas fasisme adalah di anut dioktrin organis mengenai negara. Bahwa negara mempersamakan (dianologiakan ) sebagai makhluk hidup yang mempunyai “political will” sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai oragan pelaksaan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat.

8.      Emperical collectivism

Paham ini berkembang di Amerika Seriakat dan Eropa Barat, setelah prang dunia I. Bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang tidak dapat di berikan oleh usaha pihak swasta. Adalah di benarkan dan juga di harapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti tansportasi umum, gas, dan listrik. Dngan kata lain, paham dan jaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk meyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama (kolektif). Dengan di dasarkan kepada faktor pengalaman (empirik), mengenai bidang-bidang apa saja yang tidak mampu atau tidak baik jika di kelola oleh usaha swasta.

C.     Ragan Ideologi

Cukup banyak ragam ideologi yang terdapat di dunia ini, bahkan dapat di katakan bahwa masing-masing negara mempunyai ideologi sendiri-sendiri. Walau pun begitu, antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain terdapat beberapa persamaan, sehingga dapat di kelompokan dalam satu kelompok.

Misalnya, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, dapat di kelompokan ke dalam ideologi “komunis”. Castroisme dan Titoisme dapat di kelompokan ke dalam  ideologi “sosialis”. Francoismedan peronisme dapat di kelompokan ke dalam ideoligi “fasis”. Tahtcherisme dan Reaganisme dapat di kelompokan ke dalam ideologi “konservatif”

C.C. Rodee dan kawan-kawan membagi ideologi atas 6 ragam yang di golongkan pula ke dalam dua perumusan. Yaitu, bahwa ada “ideologi kiri” (ideologies on the left) dan “ideologi tengan dan kanan (ideologies of the center dan right.

Ideologi kiri terdiri dari ragam ideologi sebagai berikut:

1.      Anarkisme (Anarchism)

2.      Komunisme (Communism)

3.      Sosialisme (Socialsm)

Ideologi tengah dan kanan terdiri dari ragam ideologi sebagi berikut:

1.      Liberalisme (Liberalism)

2.      Konservatisme (Conservatism)

3.      Fasisme (Fascim)

 

D.    Konsep Machiavalestik

Nicollo Machiavelli menulis bukunya II princip ( the Prince) pada tahun 1532. Pandangan Machiavelli mengenai apa yang sebainya di lakukan oleh pemerintah serta para pemimpin negara. Sering di sebut sebagai konsep yang realistik namun amoral.

Machiavelli menulis anjuran kepada para negarawan, berupa rangkaian kalimat yang terkenal hingga kini.

“adalah baik memberi kesan pengasih, penyayang, setia, berperikemanusian, tulus dan taat beragama, dan juga untuk benar-benar berperilaku seprti itu. Namun engakau harus menyiapkan diri bahwa jika di perlukan untuk hal-hal yang sebaliknya, maka engakau mampu berubah keperilaku berlawanan”.

(it is well to seem merciful, faithful, humane, sincere, religious, and also to be so. But you must have the mind do diposed that when it is needful to be otherwise you may be able to change to the oppsite qualities).

Machiavelli berpendapat bahwa tujuan utama suatu pemerintah adalah perlindungan terhadap (kelangsungan) negara. Oleh karena itu, pencapain tujuan negara menghalalkan segala cara, baik cara yang bermoral maupun cara yang tidak bermoral. Bukunya berjudul Sang pangeran, karena ia menulis buku itu pada era kekuasaan raja-raja (belum di kenal adanya bentuk republik) di abad ke 16. Isi bukunya adalah upaya mengklsifikasikan “raja” dan “pangeraan” yang bagaimana yang di perlukan untuk memelihara ketertiban negara (mencengah dan menanggulangi anarki, serta mencapai tujuan negara).

Konsep Machiavelli mengenai negara dan negarawan, adalah:

1.      Negarawan”yang baik” harus menghindari adanya penghinaan dan luapan kebencian (dari dan oleh rakyat).

2.      Benteng terbaik bagi negara dan pemimpin negara adalah kecintaan dari rakyatnya.

3.      Namun adalah lebih selamat untuk di takuti (oleh rakyat) di bandingkan dengan di cintai, walupun memang yang terbaik adalah untuk di takuti dan sekaligus di cintai.

4.      Negarawan “yang baik” harus lepas dari tindakan merampas atau menjarah milik dan harta orang lain, karena manusia lebih mudah melupakan kematian ayahnya di bandungkan melupakan kehilangan harta bendanya (yang di rampas itu).

5.      Lebih baik yakin kekuatan sendiridi bandingkan mengaharapkan atau mempercayai itikat baik dari orang lain.

6.      Berlakukan hukum yang baik, (tetapi) siapkan persenjataan kuat dan lengkapuntuk mendukungnya.

7.      Penggunaan undang-undang adalah ciri manusia,  sedangkan penggunaan kekuatan adalah ciri bintang buas. Namum, adalah baik jika tidak hanya bergantung kepada penerapan hukum dan ketentuan undang-undang.

8.      Contolah serigala dan singa. Serigal bersifat bengis da licik. Singa adalah kuat dan berani. Seandainya terdesak memilih salah satu saja di antara keduanya, pilihan jadi serigala.

9.      Jangan percaya kepada tentara sewaan dan orang-orang yang patuh kepadamu karena memperoleh bayaran.

10.  Bertindaklah hati-hati dengan penuh perhitungan. Kehati-hatian adalah kemampuan untuk  menyimak hakikat kesukaran dan berdasrkan itu memilih tingakt kesukaran rendah untuk di hadapi dan di tanggulangi.

Sebenarnya, pandangan Machiavelli cukup realistik dan kurang tepat unutk di sebut “mengeriakn” sebagaimana anggapan dari banyak orang. Namun, memang terdapat unsur-unsur amoral yang kuraang memprtimbangkan segi etika (penilaian baik dan buruk). Khususnya argumentasi bahwa “tujuan menghalalkan cara” membuat orang menyebut aliran dan sikap “machiavelistik” dengan sinis di sertai bulu kuduk berdiri karena “seram” dab “ngeri”.

Coulombis dan Wolfe, membahas penampilan berciri penggunaan kekuasaan secara kasar, dengan menyebut Henry Kissinger merupakan salah satu negarawan “in the machiavellian mold”. Misalnya, bahwa ketika menjabat menteri luar negari AS, 1973, Kissinger menafsirkan situasi :”I hope we get a militery solution quickly and then we can work on a diplomatic solution”.

Banyak lagi yang dapat di golongkan “machiavelistik”, misalnya: Adolf Hitler, Benito Musolini, Idi Amin, Shas reza Pahlevi, joseph Stalin, Leonid Brezhnev, untuk meyebutkan hanya beberapa pemimpin yang cukup di kenal saja, sampai kepada sikap para pemimpin RRC yang memerintahkan penindasan terhadap para mahasiswa yang melakukan unjuk-rasa di Tian-an-men (3-4 juni 1989).